Mediatrend.id – CIREBON – Proses penyidikan kasus dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 7 Kota Cirebon menuai sorotan tajam.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buana Caruban Nagari meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon untuk lebih terbuka kepada publik terkait perkembangan penyidikan yang dinilai berjalan lambat.
Reno Sukriano, Direktur LBH Buana Caruban Nagari, dalam pernyataannya pada Kamis (17/4/2025), menyampaikan keprihatinannya atas belum adanya kejelasan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini.
Meskipun Kejari telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk dari kalangan sekolah, pejabat KCD, hingga unsur partai politik, penetapan tersangka belum juga dilakukan.
“Lambatnya penanganan membuat publik bertanya-tanya. Proses ini sudah berjalan cukup lama, tapi belum ada titik terang mengenai siapa pelakunya. Ini membuka ruang bagi berbagai spekulasi,” kata Reno.
Meski begitu, pihaknya tetap mengapresiasi kehati-hatian jaksa dalam mendalami kasus yang menyangkut hak siswa dari keluarga kurang mampu ini. Reno menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan adil dan tidak boleh pandang bulu.
“Penegakan hukum harus menyentuh siapa pun yang terlibat, tanpa terkecuali. Kami juga mencurigai bahwa praktik serupa tidak hanya terjadi di SMAN 7, tapi juga bisa terjadi di sekolah lain di berbagai jenjang,” lanjutnya.
Guna mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan dana pendidikan, LBH Buana Caruban Nagari membuka layanan aduan masyarakat melalui hotline di nomor 0817-710-555.
Layanan ini dibuka agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam melaporkan praktik pemotongan dana bantuan serupa.
Reno berharap, kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan pendidikan.
“Kita bicara soal hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya agar menjadi pembelajaran dan efek jera bagi yang menyalahgunakan,” pungkasnya.
