Cirebontrend.com – CIREBON – Persoalan rumah ambruk di Kota Cirebon kian menjadi sorotan. Jumlah kejadian yang terus meningkat dinilai tidak diimbangi dengan langkah cepat dan terukur dari pemerintah daerah, sehingga memunculkan kritik tajam dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PAN, Rinna Suryanti, menyampaikan bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya respons kebijakan dalam menghadapi persoalan mendasar masyarakat.
Data yang dihimpun menunjukkan jumlah rumah ambruk telah mencapai 271 unit, berasal dari akumulasi 171 proposal awal, tambahan 90 kasus, serta 10 unit baru di awal tahun 2026.
“Ketika warga kehilangan tempat tinggal, yang mereka butuhkan adalah tindakan cepat, bukan proses yang berbelit. Namun yang terjadi justru lambannya birokrasi dan minimnya kepastian,” ujar Rinna, Senin 4 Mei 2026.
Ia menilai, sebagian besar kasus rumah ambruk dipicu oleh faktor ekonomi warga yang tidak mampu melakukan perbaikan, bukan semata-mata karena bencana alam.
Dengan kondisi kepadatan penduduk yang tinggi, menurutnya pemerintah seharusnya memiliki sistem mitigasi yang lebih siap.
Selain itu, Rinna juga menyoroti tersendatnya pencairan anggaran bantuan. Hingga kini, realisasi dari pengajuan tahun sebelumnya masih minim, sementara untuk tahun 2026 proses survei bahkan belum berjalan.
“Ini menunjukkan adanya masalah koordinasi antar instansi. Program sudah ada, tapi pelaksanaannya tidak bergerak. Ini berbahaya jika terus dibiarkan,” tegasnya.
Menurutnya, pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang seharusnya fleksibel justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak pertimbangan administratif.
“Anggaran itu seharusnya hadir sebagai solusi, bukan malah tertahan tanpa kejelasan. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.
Sebagai solusi, Rinna mendorong adanya kolaborasi lintas sektor antara dinas terkait, pembentukan program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang berkelanjutan, serta keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda penanganannya.
“Jika tidak ada perubahan cara kerja, maka setiap rumah yang roboh akan menjadi bukti kegagalan kita dalam melindungi masyarakat,” pungkasnya.
