Cirebontrend.com – CIREBON – Aktivitas nelayan di Pelabuhan Kejawanan, Kota Cirebon, lumpuh selama sebulan terakhir akibat kelangkaan solar subsidi. Ratusan kapal terpaksa bersandar dan ribuan Anak Buah Kapal (ABK) kehilangan penghasilan karena tidak dapat melaut.
Anggota DPR RI Komisi VI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai persoalan distribusi BBM saat ini berkaitan dengan situasi global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
“Ya sebetulnya memang situasi saat ini terkendala dengan suplai. Ada beberapa yang tentu disuplai dari kawasan Hormuz, ada 20 persennya dari sana,” ujar Herman saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat 8 Mei 2026.
Ia menjelaskan, penutupan jalur strategis tersebut membuat distribusi BBM dunia terganggu dan tidak mudah digantikan oleh negara pemasok lain.
“Ketika kemudian terjadi penutupan Selat Hormuz, ya tidak serta-merta kita mendapatkan pengganti karena harus ada proses-proses meskipun ada komitmen dari Amerika dan Rusia,” katanya.
Meski begitu, Herman memastikan pemerintah terus berupaya menjaga kebutuhan BBM nasional tetap terpenuhi. Ia juga menegaskan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.
“Untuk subsidi, sampai akhir tahun ini sudah ditetapkan aman untuk tidak ada terjadi kenaikan harga atas BBM bersubsidi,” ucapnya.
Di sisi lain, nelayan mengaku kondisi di lapangan semakin sulit. Tessy (40), pengurus kapal di Pelabuhan Kejawanan, mengatakan jatah solar subsidi yang diterima saat ini jauh dari kebutuhan operasional kapal.
“BBM saat ini sangat susah, Mas. Dari pemerintah cuma dapat 15 KL. Kalau bisa sih minta dilebihkan, kira-kira 24 KL lah,” ujar Tessy.
Menurutnya, kapal berukuran 30 GT membutuhkan sedikitnya 24 kiloliter solar untuk sekali perjalanan melaut selama empat hingga lima bulan di Laut Jawa.
“Yang non-subsidi sekarang tidak ada pengisian. Sudah satu bulan ini kosong,” katanya.
Ketua Himpunan Nelayan Kota Cirebon, Karsudin, menyebut sekitar 100 kapal saat ini tidak beroperasi akibat keterbatasan BBM subsidi.
“Untungnya masih ada bantuan 15 KL dari Pertamina. Tapi kebutuhan satu kapal itu 24 KL untuk satu kali perjalanan,” ujar Karsudin.
Ia menambahkan, pihak nelayan telah beberapa kali mengirim surat permohonan penambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat dan Pertamina, namun hingga kini belum ada realisasi.
“Kami sudah kirim surat ke ESDM dan Pertamina, tapi belum ada realisasi,” katanya.
Jika situasi terus berlanjut, para nelayan mempertimbangkan melakukan aksi protes untuk menuntut kepastian distribusi BBM subsidi.
“Mungkin akan orasi ke Pertamina, karena yang jadi sasaran utama tentu BBM,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Herman mengaku baru mengetahui kondisi nelayan di wilayah Pantura yang kesulitan melaut akibat keterbatasan solar subsidi.
“Nanti kami coba akan tanya dan pastikan betul. Nanti saya akan infokan kembali kepada media di Cirebon,” ujar Herman.
