Cirebontrend.com – CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar prosesi pengambilan sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyerahan Surat Keputusan (SK), serta pengangkatan dalam jabatan fungsional di Aula Graha Cakrabuana BKPSDM, Jumat 17 April 2026.
Kegiatan ini menjadi penanda resmi dimulainya tanggung jawab baru para aparatur negara.
Bupati Cirebon, Imron, menegaskan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bentuk komitmen yang harus dijaga dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
“Pengambilan sumpah ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan janji yang harus saudara pegang teguh dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara,” ujar Imron.
Ia menyampaikan bahwa status sebagai PNS merupakan capaian yang patut disyukuri, namun di sisi lain juga membawa tanggung jawab besar untuk memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat.
Menurutnya, nilai-nilai dasar ASN seperti BerAKHLAK dan semangat “Bangga Melayani Bangsa” harus benar-benar diterapkan dalam praktik kerja sehari-hari, bukan hanya menjadi slogan.
“Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Imron juga mengingatkan bahwa ASN memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan publik, serta menjaga persatuan bangsa.
Oleh karena itu, para PNS baru diminta segera beradaptasi dan memahami agenda reformasi birokrasi di unit kerja masing-masing.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho, mengungkapkan bahwa kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Cirebon masih belum sepenuhnya terpenuhi.
“Secara perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, kebutuhan PNS masih ada kekurangan,” jelas Ade.
Namun demikian, ia menyebut kondisi fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.
Aturan terkait belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30 persen membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam kebijakan rekrutmen.
“Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Cirebon belum dapat membuka rekrutmen ASN karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya penataan organisasi dan distribusi beban kerja agar tetap optimal tanpa harus menambah jumlah pegawai secara signifikan.
“Kita perlu melakukan penyesuaian beban kerja dan kemungkinan penyederhanaan birokrasi agar kinerja tetap efektif,” tambahnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan ASN yang profesional, berintegritas, dan siap menjawab tantangan pelayanan publik di era modern.
