Cirebontrend.com – CIREBON – Aliansi Kuat Sosial Politik (Akusospol) menyoroti pentingnya akuntabilitas dan integritas pejabat publik di tengah mencuatnya persoalan yang melibatkan Hari Saputra Gani (HSG).
Organisasi tersebut menegaskan bahwa setiap persoalan yang menyangkut pejabat publik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan pribadi karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang diwakilinya.
Ketua Akusospol, Ganesha Arief Amartha, mengatakan pembahasan mengenai seorang pejabat publik harus ditempatkan dalam kerangka hukum, etika jabatan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Apabila terdapat dugaan pelanggaran, maka harus diuji berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan mekanisme yang berlaku. Hal ini penting agar menjadi pembelajaran bahwa jabatan bukan hanya kewenangan, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat,” ujar Ganesha.
Menurutnya, prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan bertindak berdasarkan hukum, etika, dan asas pemerintahan yang baik. Karena itu, ketika muncul persoalan yang melibatkan pejabat publik, fokus utama yang harus dikedepankan adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kewajiban jabatan maupun aturan yang berlaku.
“Oleh karena itu, fokus pembahasan seharusnya bukan pada aspek pribadi semata, melainkan pada ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kewajiban jabatan, kode etik, disiplin, maupun peraturan perundang-undangan,” katanya.
Akusospol juga menilai masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara objektif, transparan, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka penegakan hukum dan etik harus dilakukan secara tegas. Sebaliknya, jika tidak terbukti, hak-hak pihak yang bersangkutan harus dipulihkan.
Dalam pernyataannya, Ganesha mengingatkan bahwa pejabat publik tidak bisa terus-menerus berlindung di balik alasan urusan pribadi ketika persoalan yang muncul berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat.
“Masyarakat tidak sedang mencampuri kehidupan pribadi seseorang. Masyarakat sedang mempertanyakan kelayakan moral dan tanggung jawab seorang pejabat yang diberi amanah oleh negara. Sebab, jabatan publik dibangun di atas fondasi kepercayaan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dampak dari menurunnya kepercayaan publik tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi citra dan marwah lembaga yang dipimpinnya.
Karena itu, Akusospol mendorong agar setiap persoalan yang melibatkan pejabat publik diuji secara objektif berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kepatutan.
“Yang harus dijawab adalah apakah perilaku tersebut sesuai dengan etika jabatan dan masih mencerminkan kepatutan. Inilah substansi yang harus diuji, bukan sekadar persoalan suka atau tidak suka terhadap individu tertentu,” ujar Ganesha.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukum yang melekat. Menurutnya, standar etika dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus dijaga demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“Jabatan publik harus menjadi simbol integritas, bukan sekadar posisi kekuasaan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya nama seseorang, melainkan wibawa hukum, marwah institusi, dan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
