Cirebontrend.id – CIREBON – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon terus memperkuat legalitas aset negara yang dikelolanya melalui program sertifikasi tanah.
Hingga awal Mei 2025, lebih dari 13,5 juta meter persegi aset tanah telah berhasil disertifikasi, mendekati total keseluruhan luas aset yang mencapai hampir 14 juta meter persegi.
Dari Januari 2024 hingga Mei 2025, total tanah yang berhasil disertifikatkan mencapai 902.052 meter persegi, yang tersebar di Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, serta Kabupaten Indramayu.
Proses sertifikasi ini menjadi bagian penting dalam upaya KAI mengamankan aset negara dari penguasaan ilegal oleh pihak ketiga.
“Legalitas atas aset sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang tertib, transparan, dan sah di mata hukum,” ujar Mohamad Arie Fathurrochman, VP KAI Daop 3 Cirebon.
Aset milik KAI di wilayah Daop 3 tersebar di delapan kabupaten/kota, antara lain Cikampek, Subang, Indramayu, Cirebon (kota dan kabupaten), Majalengka, Brebes, dan Tegal.
Total aset tanahnya mencapai hampir 15 juta meter persegi, selain 300 bangunan dinas dan 663 rumah dinas.
Pada pertengahan April 2025, KAI menerima 19 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan luas total 81.365 m² di wilayah Kota Cirebon.
Penyerahan dilakukan oleh Kepala ATR/BPN Kota Cirebon, Idin Yunindra Ibnu Parasu. Estimasi nilai aset tersebut mencapai Rp386 miliar.
Disusul pada 2 Mei 2025, KAI juga menerima 5 e-Sertifikat Hak Pakai seluas 28.638 m² di Kabupaten Indramayu yang diserahkan oleh Kepala ATR/BPN setempat, Fredy Marfin. Aset yang berlokasi di empat desa tersebut bernilai sekitar Rp3 miliar.
Meski telah banyak disertifikatkan, KAI mengakui masih ada sejumlah aset yang belum bisa diamankan karena dikuasai pihak ketiga secara ilegal.
Untuk itu, KAI terus berupaya melakukan perlindungan aset melalui pendataan, pemagaran, pemasangan tanda batas, hingga langkah hukum jika diperlukan.
“Melalui sertifikasi aset ini, kami ingin menciptakan kepastian hukum atas tanah negara yang dikelola KAI. Ini juga mendukung reformasi agraria yang sedang digencarkan oleh Kementerian ATR/BPN,” tegas Arie.
KAI berharap sinergi yang terjalin dengan ATR/BPN dapat terus diperkuat, demi mewujudkan pengelolaan transportasi berbasis darat yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
