Cirebontrend.id – CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Blok Silayur, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber.
Fasilitas pendidikan ini dirancang untuk memberikan layanan belajar gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menjelaskan bahwa pendirian Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan setiap anak dari keluarga miskin mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, sehingga mereka dapat terbebas dari lingkaran kemiskinan,” ujar Agus—atau Jigus—dalam rapat koordinasi di Ruang Rarasantang Setda, Rabu 12 Npvember 2025.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat dua model Sekolah Rakyat, yakni rintisan dan murni. Kabupaten Cirebon menerapkan model murni, di mana pemerintah daerah menyediakan lahan khusus untuk dibangun sekolah baru.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, menekankan bahwa pendidikan menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pendidikan gratis dan bermutu, anak-anak dari keluarga miskin dapat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, mandiri, dan bersaing,” ujarnya.
Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial seperti integritas, kepemimpinan, dan gotong royong.
Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 5,7 hektare dengan status milik Pemkab Cirebon. Hasil verifikasi Kementerian Pekerjaan Umum pada 23 Mei 2025 menunjukkan 5 hektare lahan dapat dimanfaatkan, sementara sebagian area membutuhkan pengalihan jalan yang akan ditangani Dinas PUTR mulai 2026.
Hasil audiensi dengan PPK Pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Barat menyebutkan kontrak pembangunan ditandatangani pada 12 November 2025, dan pekerjaan fisik dijadwalkan mulai akhir November 2025.
Meski persiapan terus berlangsung, sejumlah kelengkapan teknis masih harus diselesaikan, seperti pematangan lahan, dokumen lingkungan UKL-UPL, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikasi SIMBG.
Hafidz menyebut bahwa koordinasi dengan PUTR masih berjalan untuk melengkapi kebutuhan tersebut.
“Kita juga tengah memastikan kesiapan murid, tenaga pendidik, serta kondisi lingkungan selama proses pembangunan,” tambahnya.
Secara nasional, hingga Oktober 2025 sudah berdiri 165 Sekolah Rakyat di Indonesia dengan total hampir 16.000 siswa.
Konsep pendidikan ini menekankan bukan hanya capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Cirebon diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di tingkat daerah.
