Mediatrend.id – CIREBON – Paguyuban Pelangi Cirebon mendesak Pemerintah Kota Cirebon agar menggelar simulasi dan sosialisasi terkait rencana penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026.
Dorongan ini muncul setelah banyak warga menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi kenaikan PBB yang dinilai cukup besar.
Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati Latu Meten, mengatakan pihaknya telah menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Ia menilai, dari penjelasan awal pemerintah, kenaikan PBB disebut tidak akan melampaui 20 persen.
Namun, data di lapangan menunjukkan ada kategori lahan tertentu yang berpotensi mengalami kenaikan hingga dua kali lipat, terutama untuk tanah dengan klasifikasi khusus atau yang memiliki luas lebih besar.
“Dalam pemaparan tadi, disebutkan bahwa kenaikan tidak lebih dari 20 persen. Tetapi terdapat juga objek pajak yang bisa naik hingga 100 persen, tergantung kelas tanah dan luasnya. Untuk NJOP 725, kami pun terus berupaya agar kenaikannya tidak setinggi itu,” ujar Hetta, Senin 24 November 2025.
Hetta menambahkan bahwa kepastian tarif PBB nantinya akan tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal).
Paguyuban masih menunggu draf Perwal yang saat ini tengah dibahas oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.
“Pak Mastara dari BPKPD menyampaikan bahwa penyusunan Perwal PBB 2026 masih dalam proses. Kami berharap penyusunannya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun,” katanya.
Paguyuban Pelangi juga meminta dukungan media untuk mengawasi proses tersebut agar aspirasi warga tidak terpinggirkan.
Menurut Hetta, kebijakan PBB 2026 idealnya mengikuti arahan Wali Kota Cirebon yang melalui Gubernur Jawa Barat mengimbau agar kenaikan PBB dapat kembali disesuaikan seperti tahun 2023, atau setidaknya tidak melonjak drastis.
“Kabarnya draf Perwal akan dirilis minggu depan. Kami rencananya akan diundang lagi untuk melihat angka-angka final, apakah sejalan dengan pemaparan BPKPD atau ada perubahan. Seluruhnya harus diselaraskan agar aturan yang ditetapkan adil dan tidak memberatkan,” ujarnya.
Hetta menekankan bahwa kenaikan PBB yang terlalu tinggi berpotensi menekan berbagai sektor di Kota Cirebon, terutama properti, perumahan, dan perbankan yang kini sedang melambat.
“Melalui perjuangan kami bersama paguyuban dan berbagai pihak lainnya, kami berharap ekonomi Cirebon kembali pulih. Kami ingin Cirebon menjadi kota yang berkembang, bermartabat, dan bisa melaju bersama kepemimpinan wali kota baru serta dukungan DPRD,” tutupnya.
