Mediatrend.id – CIREBON – Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan, Imam Yahya, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2025 di RW 03, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan yang dihadapi warga menjadi perhatian utama, mulai dari persoalan infrastruktur hingga masalah sosial.
Salah satu isu yang banyak disampaikan warga adalah terkait genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras.
Imam menjelaskan, berdasarkan hasil tinjauan dan laporan warga, genangan tersebut disebabkan oleh pipa PDAM yang melintang di saluran drainase di sekitar Jalan Manteng.
“Pipa PDAM yang melintang di jalan itu menghambat aliran air. Akibatnya, sampah sering tersangkut di sana, menimbulkan sedimentasi, dan akhirnya air meluap ke jalan,” jelas Imam usai berdialog dengan warga, kemarin.
Untuk mengatasi persoalan itu, Imam berencana melakukan koordinasi langsung dengan pihak PDAM agar dilakukan peninjauan ulang terhadap posisi pipa tersebut.
“Kita akan minta PDAM meninjau kembali atau mengalihkan pipa itu supaya tidak menghalangi drainase. Karena ini salah satu penyebab utama genangan yang sudah terjadi hampir setiap hujan besar,” ujarnya.
Selain persoalan drainase, warga juga menyoroti aset PDAM yang saat ini digunakan sebagai kantor Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) di RW 06 Cucimanah Timur.
Menurut Imam, warga meminta agar aset tersebut bisa dialihkan menjadi aset milik Pemerintah Kota Cirebon agar keberlanjutan fungsi Baperkam tetap terjamin.
“Warga berharap aset itu bisa dilimpahkan ke pemerintah kota supaya bisa difungsikan secara resmi. Ini juga akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak terkait,” katanya.
Isu lain yang muncul dalam reses kali ini adalah penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah, serta berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial di wilayah Jagasatru.
Imam menyebutkan, banyak warga terdampak akibat kebijakan dari pemerintah pusat.
“Penonaktifan BPJS dengan iuran Rp12.000 itu cukup banyak dirasakan oleh warga. Begitu juga bantuan sosial yang menurut laporan warga berkurang hingga 50 persen. Saya jelaskan bahwa hal ini memang akibat penyesuaian dari pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Imam memastikan dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Jagasatru agar persoalan yang muncul di lapangan bisa segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Kita ingin semua persoalan warga, baik yang menyangkut infrastruktur maupun bantuan sosial, bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Karena tujuan utama reses ini adalah mendengar langsung dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat,” tegas Imam Yahya.
