Mediatrend.id – INDRAMAYU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu membeberkan capaian kinerja sepanjang 2025 dalam konferensi pers yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). Selasa 9 Desembe 2025.
Kepala Kejari Indramayu, Muhammad Fadlan, menegaskan bahwa laporan kinerja ini merupakan agenda wajib yang ditetapkan Kejaksaan Agung.
“Ini adalah salah satu agenda Hakordia 2025. Kami punya kewajiban menyampaikan capaian kinerja,” kata Fadlan.
Kejari Indramayu mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp3,894 miliar atau 147,8 persen dari target 2025.
PNBP tersebut bersumber dari pembayaran uang pengganti, sidang tilang, hingga berbagai layanan lainnya.
Di seksi Pembinaan, Kejari juga menuntaskan lelang barang milik negara (BMN), termasuk inventaris rusak berat dan bongkaran aset.
Menariknya, perpustakaan Kejari Indramayu dinobatkan sebagai yang terbaik se-Jawa Barat dan menjadi rujukan nasional bagi Kejaksaan Agung.
Dari bidang Intelijen, Kejari Indramayu mencatat satu kegiatan operasi intelijen (LID), enam operasi pengamanan (PAM), dan 21 penanganan laporan pengaduan. Pelacakan aset juga dilakukan sebanyak 11 kali.
Program pencegahan korupsi dan edukasi hukum turut berjalan masif melalui tujuh kegiatan Jaksa Masuk Sekolah, tiga Jaksa Masuk Pesantren, empat Jaksa Menyapa, serta 10 kegiatan penerangan hukum. Satu operasi tangkap buron (tabur) juga berhasil dilakukan bersama Kejaksaan Agung.
Pada bidang Pidana Umum (Pidum), tercatat 586 perkara pra-penuntutan selama 2025. Sebanyak 402 di antaranya telah naik ke tahap penuntutan. Eksekusi kasus mencapai 423 perkara, termasuk tunggakan tahun sebelumnya.
Kejari juga memproses enam perkara banding, tiga kasasi, serta menyelesaikan enam perkara melalui restorative justice dan dua diversi.
Bidang Pidana Khusus (Pidsus) menangani lima penyelidikan, dua penyidikan, enam pra-penuntutan, enam penuntutan, dan enam eksekusi perkara.
Fadlan menyebut satu kasus yang tengah menjadi perhatian adalah penyidikan terkait penggeledahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan penetapan tersangka. Sudah ada terduganya, tetapi belum bisa kami sampaikan,” ujarnya.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) juga menunjukkan kinerja signifikan. Tercatat 706 kegiatan bantuan hukum non-litigasi, satu kegiatan litigasi, serta 42 kegiatan pertimbangan hukum.
Datun berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp275 juta dan memulihkan keuangan negara mencapai Rp16,96 miliar.
Pada Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB), Kejari mencatat 131 kegiatan pemeliharaan barang bukti, dua pemusnahan, dan 91 penyelesaian barang bukti.
Fadlan menambahkan bahwa Rumah Penyimpanan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Indramayu kini resmi berada di bawah pengelolaan Kejari. Sebanyak 12 pegawai Kemenkumham bahkan memilih bergabung menjadi pegawai Kejaksaan.
Pada rangkaian Hakordia 2025, Kejari juga memberikan penyuluhan hukum kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiralodra.
Fadlan menegaskan bahwa pendampingan hukum untuk pemerintah daerah, BUMN, hingga desa merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi.
“Jika dalam kegiatan yang didampingi Kejaksaan masih terjadi korupsi, kami yang akan menyikapi pertama,” tegasnya.
Kejari Indramayu memastikan komitmen untuk terus memperkuat pencegahan dan penindakan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
