Cirebontrend.com – CIREBON – Hanya berselang empat hari setelah pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan Tahap I kepada ribuan nasabah bank tersebut.
Seperti diketahui, izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon dicabut oleh otoritas pada 9 Februari 2026. Selanjutnya, LPS langsung melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Seltor Keuangan.
Kepala Divisi Humas LPS Nur Budiantoro menjelaskan, pada pembayaran tahap pertama ini, LPS telah memverifikasi 14.918 nasabah atau sekitar 81 persen dari total 18.493 nasabah penyimpan. Nilai simpanan yang dinyatakan layak bayar mencapai Rp89,5 miliar.
“Simpanan tersebut memenuhi kriteria penjaminan yang dikenal dengan prinsip 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak terindikasi melakukan tindakan yang merugikan bank,” jelasnya, Jumat 13 Februari 2026.
LPS menyampaikan apresiasi kepada para nasabah yang tetap menjaga situasi kondusif selama proses berlangsung. Kondisi tersebut dinilai membantu percepatan verifikasi dan penetapan pembayaran klaim, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan.
“Untuk proses pembayaran, LPS menunjuk Bank Mandiri Kantor Cabang Yos Sudarso sebagai bank pembayar. Kantor cabang tersebut berlokasi di Jalan Yos Sudarso Nomor 11, Lemahwungkuk, Kota Cirebon,” terangnya.
Nasabah yang masuk dalam daftar pembayaran Tahap I dapat mengecek status simpanannya melalui pengumuman di kantor Perumda BPR Bank Cirebon atau melalui situs resmi LPS.
Nasabah diminta mencatat nomor CIF sebelum mendatangi bank pembayar guna mempercepat proses pencairan.
Dalam pengajuan klaim, nasabah wajib membawa identitas diri asli dan salinan, bukti kepemilikan simpanan seperti buku tabungan atau bilyet deposito, serta dokumen pendukung lain bila diperlukan.
“Bagi nasabah berbentuk badan usaha, diwajibkan menyertakan anggaran dasar dan susunan pengurus,” ujarnya.
Pembayaran klaim penjaminan dimulai pada 13 Februari 2026 dan akan dilayani hingga lima tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha, yakni sampai 8 Februari 2031.
Dengan tenggat waktu tersebut, nasabah diimbau tidak perlu terburu-buru atau berdesakan saat proses pencairan.
“Bagi nasabah yang belum masuk dalam pembayaran Tahap I, LPS memastikan proses verifikasi masih terus berjalan. Sesuai ketentuan, rekonsiliasi dan verifikasi seluruh simpanan akan diselesaikan maksimal 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut,” tuturnya.
Selain itu, LPS juga telah membentuk Tim Likuidasi yang berkantor di Perumda BPR Bank Cirebon. Nasabah peminjam dana diimbau untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya melalui tim tersebut.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat proses pencairan klaim. Untuk informasi resmi, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS melalui telepon 154 atau 021-154, WhatsApp 08111 154 154, maupun surel informasi@lps.go.id.












